Proses Pilkada di Indonesia Dikagumi, Delegasi EVP 2024 Belajar dari Surabaya
Surabaya, 27 November 2024 – Rombongan delegasi Program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP) 2024 dari berbagai negara, mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 901 di UPTD Liponsos Keputih, Surabaya, Rabu (27/11/2024).
Kunjungan ini memberikan kesempatan kepada delegasi internasional untuk mempelajari langsung proses Pemilu di Indonesia. Terutama, penerapan hak pilih terhadap warga dengan kategori gangguan mental atau kebutuhan khusus.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jawa Timur, Nur Salam menjelaskan bahwa delegasi menyoroti berbagai aspek teknis penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Mulai dari proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga saat pemungutan suara.
"Jadi mereka meninjau kaitannya dengan proses pendataan daftar pemilih seperti apa hingga saat mereka (pemilih) datang ke TPS. Kemudian SOP nya, apakah pemilih itu memilih secara langsung," kata Nur Salam di TPS Liponsos Keputih Surabaya.
Selain itu, Nur Salam menyebut bahwa delegasi juga menyoroti terkait teknis keamanan TPS di Indonesia. Pasalnya, jumlah petugas keamanan di luar negeri biasanya lebih banyak karena potensi kerawanan saat Pemilu di sana lebih tinggi. "Kalau di Indonesia kita tetap ada keamanan, dalam hal ini Linmas dan petugas. Tetapi di sana (luar negeri) biasanya pengamanannya lebih ketat," sebutnya.
Nur Salam menuturkan bahwa kunjungan delegasi EVP 2024 di TPS Liponsos Keputih juga menjadi ajang pertukaran informasi antar penyelenggara Pemilu dunia. "Jadi kita bisa sharing, diskusi dan menyempurnakan sesuai dengan kultur dan aturan tata pemerintahan yang ada di masing-masing negara. Tetapi mereka bisa mengambil substansi-substansi yang akan bisa dibawa ke sana," katanya.
Menurut dia, dalam kunjungan di TPS Liponsos Keputih, para delegasi juga mengapresiasi Pemilu di Indonesia yang tetap memberikan hak konstitusi bagi pemilih dengan keterbatasan. Meski pemilih di Indonesia memiliki gangguan mental, tetapi mereka tetap diberikan hak konstitusi. "Ini wujud nyata konstitusi terhadap warga negara Indonesia. Sehingga kita patut bersyukur hidup di Indonesia, seluruh rakyatnya memiliki hak konstitusi yang sama," tegas Nur Salam.
Di tempat yang sama, delegasi asal Timor Leste, Agustinho Cunha menyatakan bahwa hasil kunjungannya di TPS Liponsos Keputih akan menjadi bahan rekomendasi bagi KPU Timor Leste. "Karena di sana (Timor Leste) Bupati sama Gubernur belum dipilih, (tetapi) ditunjuk oleh pimpinan tertinggi, yakni Perdana Menteri," kata Agustinho Cunha.
Karena itu, Agustinho Cunha berharap ke depan, KPU Timor Leste dapat mengadopsi sistem pemilihan langsung untuk jabatan tersebut. "Kami akan menulis agar kemudian KPU Timor Leste merekomendasikan kepada atasan, semoga suatu saat bisa dipilih langsung oleh rakyat, lebih bagus," tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan delegasi asal Jerman, Laura Engel. Ia memuji proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. "Saya sudah dijelaskan bagaimana semua di sini dan saya pikir ini baik," kata Laura.
Bahkan, Laura juga mengapresiasi proses Pemilu di Indonesia yang memberikan informasi calon kepada pemilih sebelum proses pemungutan suara. "Saya senang mendengar, mereka (pemilih) mendapat informasi sebelumnya untuk mengerti siapa calon. Sehingga mereka bisa ambil keputusan bebas untuk memilih," ujar dia.
Di sisi lain, Laura menyoroti kesamaan hak pilih bagi penyandang gangguan mental di Indonesia dan Jerman. Bedanya, di Jerman, warga bisa menyalurkan hak pilih langsung ke TPS atau melalui pos sebelum hari pemungutan suara. "Di Jerman kami sering juga kasih suara lewat surat, sebelum hari pemilihan umum. Jadi bisa dua-duanya, bisa lewat pos maupun datang ke TPS," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajrihatin menyambut baik kunjungan delegasi EVP 2024. Menurutnya, kunjungan ini menjadi pemacu bagi timnya untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan di Liponsos Keputih."Ini menjadi pemicu untuk kami dan seluruh tim dari Dinas Sosial bahwa mereka ini (warga binaan) mempunyai hak yang sama. Artinya, pengakuan, keberadaan mereka ini cukup diperhitungkan," kata Anna.
Untuk itu, Anna berharap kunjungan ini dapat memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. "Kami mencoba memberikan yang terbaik untuk Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia," pungkasnya.